Kantong Plastik Tak Lagi Berbayar Apa Alasannya

Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) menghentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan toko retail modern di seluruh Indonesia, terhitung 1 Oktober 2016. Kantong kresek akan digratiskan sampai pemerintah menerbitkan peraturan baru yang lebih berkekuatan hukum.

Langkah tersebut diambil menyusul adanya pro dan kontra yang terjadi di berbagai daerah. “Setelah mempertimbangkan secara masak dan dampak yang berkembang, kami memutuskan menggratiskan kembali kantong plastik di seluruh retail modern mulai 1 Oktober 2016 hingga diterbitkannya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkekuatan hukum,” kata Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey, Senin, 3 Oktober 2016.

Program kantong plastik berbayar merupakan uji coba yang dilakukan sejak 21 Februari 2016 di 22 kota. Landasannya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3) Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Beberapa gerai Carrefour tidak gratiskan kantog plastik (MI)

Beberapa gerai Carrefour tidak gratiskan kantog plastik (MI)

“Selama masa uji coba, pengelola retail modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Aprindo dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah,” ujar Roy.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30 persen selama masa uji coba tiga bulan pertama. Selain itu, 87,2 persen masyarakat menyatakan dukungannya dan 91,6 persen bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Melihat hasil positif itu, Ditjen PSLB3 kembali merilis surat edaran baru bernomor SE/8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016. Dirilis pada 1 Juni 2016, surat itu menandai perpanjangan program kantong plastik berbayar hingga terbitnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang lebih kuat.

Masalahnya bagi peretail, kata Roy, uji coba program tersebut kian banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat di daerah. Peretail modern menerima kritik dari masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum.

Tindakan itu dianggap memungut biaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat. “Hal ini masih saja terjadi meskipun kami telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai media, personel toko, memasang surat edaran Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta sarana informasi di toko-toko anggota Aprindo,” katanya.

Menurut Roy, hal tersebut mengakibatkan sebagian peretail mundur dari komitmen untuk menjalankan uji coba tersebut sehingga ditengarai memicu persaingan bisnis yang tidak sehat.

Aprindo juga mengklaim telah melaporkan hasil program kantong plastik berbayar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Pada prinsipnya, Aprindo akan tetap mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Ia pun berkomitmen akan kembali menjalankan program plastik berbayar jika peraturan menteri telah terbit. “Kami berharap peraturan terkait dengan penerapan kantong plastik tidak Ggatis dapat segera diterbitkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal,” tutur Roy.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes penghentian program kantong plastik berbayar oleh peritel mulai 1 Oktober 2016. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran bagi upaya mengurangi sampah plastik.

“Ini sebuah kemunduran, YLKI protes keras ketika kantong plastik digratiskan lagi,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi saat dihubungi, Senin 3 Oktober 2016.

Tulus menuturkan, berdasarkan survei YLKI yang dilakukan pada April 2016, konsumen mulai mengubah gaya hidupnya membawa kantong belanja dari rumah. Saat itu, dari 222 responden yag disurvei di Jakarta, sebanyak 44 orang sudah menyatakan akan membawa kantong sendiri saat akan berbelanja. “Ini harusnya dilanjutkan hingga menjadi kebiasaan bagi lebih banyak konsumen,” ujarnya.

Aktivitas di dalam gerai Alfamart (Foto: IST)

Aktivitas di dalam gerai Alfamart (Foto: IST)

Apalagi, Tulus menyebut, masyarakat Indonesia tergolong sangat rakus mengonsumsi plastik. Dalam setahun, sampah plastik yang dihasilkan mencapai 9,8 miliar bungkus, alias nomor dua di dunia setelah Cina.

Bagaimanapun, Tulus mengerti kegelisahan pengusaha. Program ini, menurutnya memang harus punya landasan hukum yang lebih kuat ketimbang sekedar surat edaran pejabat eselon I. “Jika tidak ada peraturan menteri, bisa-bisa minimarketnya yang digugat karena minta pungutan tanpa dasar hukum,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus cepat tanggap menerbitkan aturan baru. Pemerintah dan peritel harus segera duduk bersama agar progam ini lebih optimal,” katanya.

Sebelumya, program plastik berbayar telah dilakukan sebagai uji coba sejak 21 Februari 2016 lalu. Sejak itu, toko-toko ritel modern wajib mengenakan harga Rp 200 per lembar kantong kresek.

Belakangan,Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberhentikan program kantong plastik berbayar. Langkah tersebut diambil menyusul adanya pro kontra yang terjadi di berbagai daerah. “Setelah mempertimbangkan secara masak dampak yang berkembang, kami memutuskan menggratiskan kembali kantong plastik di seluruh ritel modern, mulai 1 Oktober 2016 hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkekuatan hukum,” kata Ketua Umum Aprindo, Roy N. Mandey.

Sumber: Tempo

Save

Menyediakan Informasi Peluang Bisnis, Peluang Usaha, Usaha Kecil Menengah, Bisnis Waralaba, Promosi Bisnis UMKM. Potensi Bisnis Usaha kecil menengah (UKM) merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. BisnisUKM.id media Bisnis Online di harapkan menjadi wahana sumber informasi terbaru pelaku bisnis UKM. Informasi Periklanan & Review Hub: info@bisnisukm.id

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply