Kemenkop UKM Sosialisasikan IUMK

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) meluncurkan kartu izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Deputi Pengembangan dan Rekstrukturisasi Usaha Kemenkop- UKM, Braman Setyo mengatakan, kartu IUMK sudah diluncurkan di tujuh daerah di Indonesia. Manfaat IUMK di antaranya kelangsungan usaha, kemudahan akses dana ke perbankan dan lembaga nonperbankan, serta akses pendampingan dan adanya lembaga penjamin.

“Daerah yang sudah menggunakan IUMK ini berarti sudah ada Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Pada Camat untuk izin pelaku UMK. Artinya, setiap pelaku usaha meminta izin usaha cukup ke camat dan tidak perlu lagi repot-repot. Ketika sudah menerima data dari pelaku UMK, camat akan menerbitkan surat.

Lebih lanjut Braman menjelaskan, surat tersebut bisa dibawa ke bank, dalam hal ini BRI dan membuatkan IUMK. Pihak bank akan membuka IUMK tersebut yang berisi seluruh data-data pelaku usaha.

“Ketika pelaku usaha mengajukan pinjaman ke BRI tidak memenuhi persyaratan, Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindored) yang akan berperan. Jamkrindo akan memberikan jaminan agar di pelaku usaha itu mendapat kucuran dana.

Dana yang diluncurkan itu, kata Braman, tidak terbatas sesuai dengan pengajuan pelaku usaha. Terkait dengan pengawasan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov dan Kabupaten/Kota untuk memantau.

“Diharapkan dengan IUMK tersebut, pelaku usaha kecil bisa lebih tenang dan berkembang, karena sudah ada penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau sudah pegang kartu ini sudah tidak akan kena lagi gusuran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Diding S Anwar yang juga Direktur Utama Perum Jamkrindo mengatakan, ketika nanti ada pelaku usaha yang kolap, Jamkrindo yang akan menanggung. Jadi ini merupakan layanan penjaminan terhadap pelaku usaha kecil.

“Sudah ada MoU-nya dengan tiga kementerian, yaitu Kemendagri, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM,” tegasnya.

Menurut dia, pelaku usaha kecil memang mendapat fasilitas tersebut dengan harapan, usaha mereka bisa berkembang dan menggerakkan roda perekonomian nasional dan  kelangsungan usaha mereka terjamin.

Pada awal dirintisnya IUMK, kami sangat berharap ini bisa menjadi kabar baik bagi usaha mikro kecil kita. Karena pemberian izin usaha mikro kecil di seluruh Indonesia kini bisa dilakukan melalui camat/lurah sesuai domisili pelaku usaha. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan memulai usaha bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Kita tahu bahwa untuk bisa menjadi pelaku usaha formal adalah urgen untuk mengurus kelengkapan legalitas usaha. Kalau tidak, UMK akan selamanya non formal dan sulit berkembang.

Bagaimana awal perintisan IUMK?

Kami melihat selama ini masalah klasik usaha miko kecil itu salah satunya karena ketiadaan legalitas usaha dan sulitnya mendapatkan itu karena persyaratan yang bermacam-macam. Akibatnya mereka sulit mengakses lembaga keuangan formal dan nyaris sulit terdeteksi program pemberdayaan pemerintah maupun swasta. Saya kemudian mempelajari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Perpres IUMK). Dari situ kemudian kami tindak lanjuti dengan menggandeng para pemangku kepentingan lain untuk mengatasi masalah-masalah klasik yang dihadapi para pengusaha mikro dan kecil itu.

Apa manfaat nyata IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil?

Manfaatnya setelah mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK, para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian berusaha dan akses pembiayaan perbankan/non perbankan. Selain itu para pelaku usaha mikro dan kecil itu juga akan dibekali pendampingan dan pemberdayaan. Jadi intinya kebijakan penerbitan IUMK maka ke depan para pelaku UMK telah mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan. Disamping itu juga dengan IUMK ini para pelaku UMK dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, akses pasar, dan akses pelatihan SDM.

Bagaimana cara mengajukan IUMK?

Pengajuan dilakukan secara sederhana, UMK datang saja ke lurah atau camat tergantung skala usahanya. Kemudian lurah atau camat di tempatnya berdomisili itu akan menerbitkan izin dalam bentuk naskah satu lembar. Kami juga sudah menekankan agar akses pelayanan juga dipermudah, yakni dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberian IUMK kepada usaha mikro ini dibebaskan dari biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya, sedangkan bagi usaha kecil diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya. Pengajuan IUMK juga selesai dalam satu hari.

Anda pelaku usaha mikro kecil? Pernah dengar yang namanya Ijin Usaha Mikro kecil atau IUMK? Kalau belum, berikut ini setidaknya 6 keuntungan punya IUMK bagi pelaku usaha, semoga bermanfaat:
Manfaat apa saja yang didapatkan dari IUMK?

Lebih mudah menjalin kerja sama
Dengan memiliki IUMK maka sebuah UKM memiliki tanda legalitas resmi, sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi rekan atau calon partner bisnisnya serta sebagai kekuatan usaha.

Legalitas
IUMK merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan pengakuan sah dari berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana menunjukkan kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku.

Sadar pajak
Mendorong para pengelola UKM untuk sadar pajak dengan membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Nilai tambah untuk akses permodalan
Salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Dan IUMK merupakan surat yang menyatakan legalitas suatu usaha. Dengan demikian maka pengusaha dapat mengajukan pinjaman dengan mudah.

Lokasi usaha yang terlindungi
Para pelaku UKM yang memiliki IUMK akan mendapatkan jamunan hukum, keamanan, dan perlindungan lokasi usaha.

Pengembangan usaha
Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait. Mereka akan mendapatkan pembedayaan dan dukungan pemerintah dalam mengikuti berbagai program UKM.

IUMK merupakan added value bagi sebuah UKM dalam rangka mengembangkan bisnisnya sehingga menjadi lebih established. Bagi Anda yang saat ini memiliki UKM tapi belum berijin atau berencana memulai usaha, tidak ada salahnya mulai mengurus IUMK.

Apakah bisa seketika digunakan untuk mengakses modal di bank?
Kami memang menggandeng perbankan yakni BRI dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan guna mengoptimalkan fungsi IUMK yang nantinya akan dimodifikasi menjadi kartu IUMK. Jadi memang setelah mendapatkan surat izin dari lurah atau camat yang selembar itu, UMK tinggal datang ke BRI untuk mendapatkan semacam kartu IUMK yang bisa digunakan seperti kartu kredit. Jadi bisa langsung digunakan untuk mengakses modal tanpa perlu syarat lain apapun.

Bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini?
Untuk memastikan berjalannya kebijakan ini, Perpres IUMK menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Permendagri 83 Tahun 2014 adalah :

  • Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
  • Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta
  • Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut.

  1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
  2. kartu tanda penduduk
  3. kartu Keluarga
  4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
  5. mengisi formulir yang memuat tentang
    •  nama;
    • nomor KTP;
    • nomor telepon;
    • alamat;
    • kegiatan usaha;
    • sarana usaha yang digunakan;
    • jumlah modal usaha.

Selanjutnya Camat/Lurah/Kepala Desa yang telah diberikan pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Jika berkas pendaftaran IUMK telah memenuhi persyaratan maka menjadi dasar pemberian IUMK oleh Camat/Lurah/Kepala Desa.

Namun jika tidak Camat/Lurah/Kepala Desa mengembalikan berkas agar kemudian dapat dilengkapi. Pengembalian berkas tersebut disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Berkas IUMK yang telah disetujui maka diberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Naskah satu lembar tersebut menjadi tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Pemberian IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Jika PUMK tidak mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK dan melanggar hal-hal seperti memperdagangkan barang/jasa ilegal dan menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka camat berhak dan dapat melakukan pencabutan IUMK.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh Menteri  dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya serta Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Download:

Peraturan Presiden No 98/2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Sedangkan, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati/Walikota. Sebelumnya, telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan yang diharapkan bisa menyinergikan dan menyatukan persepsi dalam penerbitan IUMK sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Nota Kesepahaman tersebut langsung dioperasionalkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat pejabat eselon I dan pihak perbankan serta Perusahaan Penjaminan Indonesia dibawah Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan kepada pelaku UMK akan lebih baik ke depan. IUMK sendiri sudah diluncurkan di Bali akhir Februari lalu.

Apa saja pendampingan yang akan diberikan pemerintah melalui program ini?
Untuk membantu agar program ini terlaksana dengan baik, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi pendampingan kepada UMK baik pra dan pasca penerbitan IUMK. Terkait dengan pendampingan yang akan difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM kami sudah membuat surat edaran Nomor: 15/M.KUKM/I/2015, tanggal 22 Januari 2015 ke seluruh Gubernur,Bupati,Walikota agar membantu para pendamping UMK dalam melaksanakan peran pendampingan sehingga optimal pelayanan kepada UMK. Adapun tugas pendamping ini adalah membantu UMK dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kecamatan atau Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan, memberikan bimbingan pasca perolehan IUMK seperti akses ke pembiayaan.

Siapa saja yang akan menjadi pendamping?
Untuk sementara para Pendamping yang kita dorong adalah Asosiasi BDS, PNPM Mandiri, UKM Center, KKB, HIPMIKONDO, P3UKM, PINBUK, dan para Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM. Dan tidak akan kami tutup, jadi ini terbuka bagi siapa saja asal mendaftar kepada asosiasinya. Untuk insentif kami sedang mengajukannya melalui APBN.

 Apa harapan Anda ke depan untuk program ini?
Harapan kami, semua para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk Asosiasi UKM dan KADIN hingga seluruh lapisan masyarakat akan ikut membantu dan berpartisipasi mendorong agar program ini sukses sehingga para pelaku usaha mikro kecil kita bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

 

Izin Usaha Mikro dan Kecil Bisa Dikeluarkan Kecamatan, Gratis

Kendala legalitas yang dihadapi puluhan ribu usaha mikro dan kecil di Kabupaten Subang mengakses bantuan pemerintah, menyusul adanya aturan penerima bantuan harus berbadan hukum sudah bisa diatasi. Mereka kini bisa mengurus dan mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di kecamatan, tanpa dipungut biaya alias gratis.

“Ketika ada aturan pemerintah pusat mengharuskan penerima bantuan harus berbadan hukum, ini jadi kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil termasuk di Subang. Sekarang kendala ini sudah bisa diatasi dengan terbitnya surat pendelegasian IUMK dari bupati ke camat dengan pengantar dari Dinas Koperasi,” kata Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Subang, Yeni Nuraeni.

Dia mengungkapkan surat pendelegasian kewenangan ke tingkat kecamatan ini baru dikeluarkan per Februari 2016, sehingga belum semua UMK termasuk kecamatan mengetahuinya. Apalagi saat ini jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi sebanyak 22 ribu. Dasarnya peraturan presiden no 90 tahun 2014, sehingga IUMK ini sudah cukup menjadi legalitas bagi UMK seperti badan hukum.

“Memang masih butuh sosialiasasi supaya pihak terkait utamanya UMK tahu. Sebab IUMK ini dibutuhkan sebagai legalitas bagi UMK yang akan menerima bantuan. Jadi kalau sebelumnnya cukup dengan surat keteranngan terdaftar di dinkop, sekarang harus ada IUMK.

Dikatakan Yeni, keluarnya surat pendelegasian ini merupakan bagian dari pelayanan terpadu atau paten yang kini sedang digalakkan di tingkat kecamatan. Walaupun dana sosialisasinya belum teranggarkan, tetapi pihaknya akan berupaya melalui berbagai cara agar informasi ini bisa diketahui semua pihak secepatnya. “Kami di Dinas koperasi bertugas memberikan pendampingan, termasuk mengeluarkan pengantar bagi UMK ke kecamatan. IUMKnya dikeluarkan oleh camat,”.

Eeng seorang pelaku penjual ayam goreng, mengaku gembira saat mendapat informasi adanya IUMK dan bisa diurus di kecamatan. Apalagi tahun lalu sempat menghadapi kendala saat akan mendapat bantuan usahanya belum berbadan hukum. “Informasinya sih baru dengar, tapi saya gembira bila nanti ada kesempatan mendapat bantuan tak jadi hambatan lagi. Apalagi pengurusannya tak dikenakan biaya.

 

Menyediakan Informasi Peluang Bisnis, Peluang Usaha, Usaha Kecil Menengah, Bisnis Waralaba, Promosi Bisnis UMKM. Potensi Bisnis Usaha kecil menengah (UKM) merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. BisnisUKM.id media Bisnis Online di harapkan menjadi wahana sumber informasi terbaru pelaku bisnis UKM. Informasi Periklanan & Review Hub: info@bisnisukm.id

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply