Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM

Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM, Pembiayaan usaha terkait dengan tahapan pengembangan usaha. Dengan kata lain, untuk setiap tahap pengembangan usaha, membutuhkan sumber pembiayaan yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan usaha.

Sebagai contoh, usaha yang baru dimulai dan belum meng­himpun aset apapun belum bisa dibiayai oleh bank (karena belum memiliki track record usaha dan belum mempunyai jaminan aset atas kredit/collateral), tapi dapat dibiayai dari modal sendiri atau kerjasama penyertaan modal dengan pihak lain yang menganggap usaha tersebut layak.

Maka, pada dasarnya, pembiayaan juga adalah suatu “alat” untuk mengembangkan usaha (sebagaimana badan hukum), dimana hal yang paling mendasar sebenarnya adalah kemampuan mengelola usaha sesuai dengan rencana usaha yang telah dibuat.

Berikut ini adalah suatu model yang menggambarkan pola pikir pemenuhan kebutuhan pembiayaaan usaha, apakah dari modal sendiri, ataukah dari penyertaan/pinjaman pihak lain, sejak usaha tersebut didinikan hingga pengembangan usaha pada tahap-tahap berikutnya, dari sudut pandang investasi. Sebagai penjelasan lebih lanjut berikut ini adalah penjelasan lebih detil satu demi satu karakteristik sistem pembiayaan dimaksud:

Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM Modal Sendiri
Mengingat modal sendiri adalah sumber pembiayaan yang dimiliki sendiri, tentunya syarat penggunaannya sangat fleksibel (terserah kepada pengusaha yang bersangkutan), walaupun ada beberapa panduan sebagai berikut:

  1. Seringkali, usaha yang dibiayai sendiri cenderung mendorong yang bersangkutan untuk tidak cukup berhati-hati dalam menggunakan dana, karena merasa tidak perlu bertanggung­jawab kepada siapapun.
  2. Selaku pengusaha yang baru memulai usaha, seringkali modal yang dimiliki terbatas, padahal setiap jenis usaha mensyaratkan skala modal tertentu demi pencapaian skala ekonomis usaha, sehingga sebagian pengusaha belum mampu memenuhi kebutuhan modalnya hanya dari modal sendiri dalam memulai usaha.
  3. Selain itu, modal sendiri seringkali diperlukan sebagai cadangan dana untuk keperluan konsumsi pada saat usaha belum menghasilkan pendapatan untuk sementara waktu karena satu dan lain hal.
  4. Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam
    Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada dasarnya adalah pem­biayaan swadaya (sesuai asas-asas koperasi) yang dibangun oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan. Walaupun demikian, KSP sedang dikembangkan sistem regulasi­nya oleh Pemerintah agar mampu menjadi wahana sistem pem­biayaan alternatif bagi UKM.

Beberapa perkembangan penting dari KSP adalah:

  1. KSP dapat menghimpun dana dari non anggota (pihak lain) baik dalam bentuk penyertaan maupun dalam bentuk pinjaman, untuk memperbesar kemampuan KSP dalam menghimpun dana kelolaan demi peningkatan layanan pinjaman bagi anggota maupun masyarakat.
  2. Pengusaha yang ingin meminjam dana dari koperasi sebaiknya menjadi anggota dengan maksud supaya memiliki hak-hak yang lebih luas sebagai anggota, dengan memenuhi kewajiban sebagai anggota, antara lain menyetor dana simpanan wajib.
  3. Selanjutnya, berdasarkan rencana usaha yang dianggap layak, seorang pengusaha dapat meminjam dana kepada koperasi dengan imbalan berbentuk bunga atas pinjaman atau berbentuk bagi hasil.
  4. Syarat-syarat lain selain rencana usaha yang layak (jaminan atas pinjaman/collateral, proporsi modal sendiri terhadap pembiayaan/self-financing, dan sebagainya) tidak diatur berdasarkan regulasi tetapi ditetapkan sendiri melalui rapat anggota (lebih fleksibel), dengan maksud menciptakan aksesibilitas UKM terhadap pembiayaan yang relatif lebih baik daripada ke perbankan.
  5. Berdasarkan karakteristiknya, segmen yang cocok untuk dibiayai KSP adalah usaha yang baru dimulai, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan bersifat mengandalkan kemampuan/kompetensi pengusaha bersangkutan daripada mengandalkan modal.
  6. Selain itu pemerintah memiliki program dana bergulir yang disalurkan melalui KSP yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Fasilitasi UKM oleh Pemerintah.

Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM Pembiayaan Modal Ventura
Pembiayaan Modal Ventura pada dasarnya adalah investor institusional, yang seharusnya menyalurkan dananya dalam bentuk penyertaan, bukan dalam bentuk pinjaman sehingga bentuk kerjasamanya adalah berbagi keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing).

Yang unik dari modal ventura dibandingkan dengan investor lainnya adalah, berdasarkan regulasinya, modal ventura dibatasi jangka waktu investasinya di suatu perusahaan, sehingga pada waktu tertentu modal ventura akan menjual hak atas penyertaan modalnya kepada pihak lain, diinana selisih antara nilai awal penyertaan dan nilai saat hak atas penyertaan modalnya dijual adalah sumber keuntungannya (berupa capital gain).

Untuk mendapatkan pembiayaan dan modal ventura yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan rencana usaha yang layak, dimana standar keuntungan usaha yang dianggap layak oleh modal ventura adalah lebih tinggi daripada yang ditetapkan perbankan (karena pembiayaannya dianggap lebih beresiko daripada bank yaitu berupa profit-loss sharing), dengan pemikiran menutupi tingkat resiko pembiayaan secara total, yang berhasil maupun yang gagal.
  2. Jika dianggap layak untuk dibiayai, modal ventura akan menem­patkan petugasnya sebagai pengawas dan pembina usaha ber­sangkutan, karena pada dasarnya pembiayaan modal ventura berbentuk penyertaan sehingga posisinya tidak berbeda dengan pemilik perusahaan itu sendiri, yaitu sebagai pengu­saha.
  3. Pada waktu tertentu seiring dengan perkembangan usaha bersangkutan, modal ventura akan menjual hak penyertaannya kepada pihak lain dengan perhitungan harga berdasarkan metode perhitungan tertentu, dengan prioritas ditawarkan lebih dahulu kepada pengusaha bersangkutan.
  4. Berdasarkan karakteristiknya, biaya (cost of money) atas pembiayaan modal ventura lebih mahal daripada perbankan, sehingga segmen yang cocok untuk dibiayai modal ventura adalah segmen usaha yang layak tapi belum dapat diterima oleh perbankan (feasible but not bankable)

Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM Pembiayaan Bank
Pembiayaan bank pada dasarnya adalah pembiayaan yang relatif bersifat konservatif (penyaluran dana dengan syarat-syarat yang cenderung ketat), yang dapat dimengerti mengingat posisi perbankan sebagai pengelola dana masyarakat dan harus melindungi kepentingan masyarakat sebagai penyimpan dana (tidak boleh menyalurkan dana ke sektor usaha yang beresiko tinggi).

Untuk mendapatkan pembiayaan dari bank yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan rencana usaha yang layak, dimana usaha tersebut bukan merupakan usaha baru tapi sebaiknya telah berjalan selama beberapa tahun.
  2. Selain rencana usaha yang Iayak, syarat lainnya terutama adalah jaminan atas pinjaman/collateral yang umumnya bernilai 100% atau lebih dari nilai pinjaman dan proporsi modal sendiri terhadap pembiayaan/self-financing yang umumnya bernilai 30% atau lebih dari keseluruhan pembiayaan rencana usaha.
  3. Jika dianggap layak dan memenuhi syarat, bank akan menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman dengan imbalan bunga atas pinjaman maupun bagi hasil (bank syariah) walaupun tidak murni bagi hasil karena bersifat profit sharing, dan tidak mengenai loss sharing.
  4. Berdasarkan karakteristiknya, segmen yang cocok untuk dibiayai oleh bank adalah usaha yang telah berjalan, membutuhkan biaya untuk keperluan ekspansi usaha (bukan usaha baru), dan memiliki aset keras (benda berharga) untuk dijaminkan.
  5. Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan anjak piutang perlu lebih dikembangkan demi pemberdayaan KUKM karena memiliki sifat yang unik dan dibutuhkan oleh UKM, terutama oleh UKM yang telah berjalan baik dan membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha tapi tidak memiliki aset keras (benda berharga) yang cukup untuk dijaminkan.

Dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga pembiayaan anjak piutang yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan rencana usaha yang Iayak, dimana usaha tersebut bukan merupakan usaha baru tapi telah berjalan dengan baik terbukti dari tingkat penjualan produk yang baik.
  2. Pembiayaan anjak piutang pada dasamya bukan berbentuk pinjaman atau penyertaan modal tapi berbentuk jual beli hak tagih si pengusaha kepada pihak lain, dimana tagihan belum jatuh tempo padahal usaha bersangkutan segera memerlukan dana untuk beroperasi atau berkembang lebih baik lagi.
  3. Jika tagihan dianggap layak (tidak terlalu beresiko) untuk dibeli, maka lembaga anjak piutang akan menawar untuk membeli hak tagih tersebut senilai kurang dari 100% nilai tagihan, dimana selisih nilai tagihan dan nilai pembelian hak tagih adalah sumber keuntungannya.
  4. Berdasarkan karakteristiknya, segmen yang cocok untuk dibiayai oleh lembaga anjak piutang adalah usaha yang telah berjalan, membutuhkan biaya untuk keperluan ekspansi usaha, dan tidak memiliki aset keras (benda berharga) yang cukup untuk dijaminkan, tapi memiliki banyak piutang .

 Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

Syarat Pembiayaan Koperasi:

  1. Koperasi karyawan dari lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang telah masuk bursa/go publik, atau perusahaan swasta yang bonafide
  2. Kopkar bertindak sebagai avalist penuh atas penyaluran pembiayaan Bank kepada anggota Kopkar (Nasabah)
  3. Perusahaan tempat Kopkar bernaung telah beroperasi/ berjalan minimal 5 (lima) tahun
  4. Kopkar telah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan wajar, minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit.

Manfaat Pembiayaan Koperasi:

  1. Outsourcing sumber dana dan administrasi pinjaman
  2. Koperasi dapat memperoleh bagi hasil dari angsuran yang dibayar nasabah
  3. Dana koperasi yang selama ini digunakan untuk pinjaman kepada anggota, dapat dialihkan untuk pengembangan unit usaha produktif yang lain.

Pembiayaan Koperasi Untuk UKM

LPDB AJAK PELAKU KUKM AKTIF AKSES DANA BERGULIR

 

Pembiayaan Koperasi Untuk UKM, Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMK), Kementerian Koperasi dan UKM, Warso Widanarto mengajak pelaku Koperasi dan UKM untuk secara aktif mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir ke lembaganya. LPDB bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan dengan bunga rendah kepada Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM).

Permintaan itu disampaikan Warso Widanarto saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Program Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Bank Jatim di Banyuwangi, Jatim, Rabu (1/6/2016).

Turut hadir dalam kesempatan itu yakni, Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Bank Jatim Tony Sudjiaryanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Banyuwangi Alief Rachman Kartiono dan para peserta pelaku KUKM dari wilayah Jember, Banyuwangi dan Situbondo.

“Untuk Jatim masih banyak, silahkan kalau nanti ingin serap dana LPDB. Oleh karena masih banyak, kami hadir untuk memberikan peluang kepada bapak-ibu sekalian,” ujar Warso disambut antusias peserta.

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan, baik secara kuantitas maupun kualitas Koperasi dan UKM agar semakin maju dan berkembang, sehingga memiliki competitive advantage dalam persaingan pasar dalam negeri maupun global.

Dana yang digulirkan LPDB ini bukanlah dana hibah ataupun dana cuma-cuma, melainkan dana yang bersifat kredit yang diberikan secara bergilir kepada koperasi dan UKM. Dana ini adalah bentuk stimulus pemerintah kepada masyarakat. Agar masyarakat mampu mengembangkan usaha melalui modal yang diberikan oleh LPDB-KUMKM ini.

Secara nasional penyerapan dana bergulir hingga 2016 ini sudah mencapai Rp 7,3 triliun kepada 213.801 UMKM melalui 3.446 mitra Koperasi dan Non Koperasi. Sedangkan untuk Jatim Rp 1,1 triliun kepada 52.997 UMKM melalui 309 mitra Koperasi dan Non Koperasi. Khusus untuk tiga Kabupaten yakni Banyuwangi, Jember, Situbondo, Warso mengatakan dana bergulir yang sudah terserap Rp 60 miliar kepada 40 debitur. Rinciannya untuk Banyuwangi Rp.25,8 miliar, Jember Rp 34,1 miliar dan Situbondo Rp 200 juta.

“Barang kali belum ada yang dapat informasi yang benar mengenai LPDB, maka dengan sosialisasi ini harapan kami supaya bapak-ibu akan menyampaikan permohonan proposal pembiayaan kepada LPDB, baik langsung atau tidak langsung melalui Bank Jatim. Masih ada banyak peluang,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa sosialisasi kepada pelaku KUKM sangat penting untuk dilakukan secara rutin agar Rp 1 triliun dana bergulir yang dikelola oleh LPDB dapat terserap lebih cepat, dengan begitu tambahan alokasi dana bergulir melalui APBNP 2016 sebesar Rp 1 triliun bisa diberikan lagi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan RI.

“Pada kesempatan ini kami tidak hanya sosialisasi saja tapi kami juga membimbing dalam hal menyusun permohonan, sampai besok kalau bisa syaratnya masuk bisa kami bawa ke Jakarta,” pinta dia.

Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Bank Jatim Tony Sudjiaryanto menambahkan sinergitas antar lembaga baik itu Bank Jatim, LPDB dan Dinas Koperasi harus terus ditingkatkan dalam rangka mengembangkan sektor KUKM di daerah. Bank bertugas mensuport pembiayaan operasinal UKM, LPDB membantu sumber dana, sedangkan Dinas Koperasi akan membina dan membimbing UKM.

“Sosialisasi ini merupakn hal penting bagi UKM sehingga usaha bapak-ibu bisa dibantu langsung LPDB atau melalui Bank Jatim. Sinergi ini perlu dikembangkan baik dengan LPDB maupun dinas karena kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing.”

“Sinergi ini perlu ditingkatkan, sehingga bisa kuatkan ekonomi daerah. Kami harapkan sosialisasi ini berguna bagi bapak-ibu sekalian dan kami sebagai tuan rumah mohon maaf apabila dalam pelaksaan ini ada kekurangan baik tempat maupun hidangan kurang berkenaan,” lanjut Tony.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Banyuwangi Alief Rachman Kartiono menambahkan masyarakat di wilayahnya terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun. Banyuwangi yang dulu sempat dicap sebagai daerah santet, kini sudah mampu membangkitkan ekonominya melalui penguatan sektor pariwisata. Hal itu tidak lain karena adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak termasuk LPDB.

“Alhamdulillah sudah kita rasakan tahun 2010 kita dibayang-bayangi dua kabupaten besar terutama Malang dan Jember, tapi tahun 2014 kita sudah bisa salip Kabupaten Malang (soal PDRB). Ini berkat kerja keras semua pihak termasuk LPDB dan Bank Jatim disisi pembiayaan,” kata Alief.

Ia menjelaskan bahwa saat ini jumlah Koperasi di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 866 Koperasi, yang aktif 732 Koperasi, sedangkan yang mati suri sebanyak 143 Koperasi. Untuk data UKM tahun 2012 di Banyuwangi sebanyak 131 ribu, meningkat pada tahun 2014 menjadi 296 UKM. Dia meyakini semakin tumbuhnya Koperasi dan UKM di daerah maka kontribusinya untuk PDRB akan semakin besar pula.

“Koperasi dan UKM saya yakin berikan porsi besar dalam pembangunan ekonomi di Banyuwanyi, saya prediksi di atas 50 persen. Maka ini jadi bagian penting dari pergerakan ekonomi di Banyuwangi,” pungkas Alief. (Sumber:http://ppid.depkop.go.id)

 


 

Dana Bergulir Pembiayaan Koperasi untuk UKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar untuk UMKM di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dana bergulir ini nantinya akan diserahkan pengelolaannya melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sulut, yakni Bank Sulut dan Gorontalo (Sulutgo).

Pendanaan ini, murni berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro kepada LPDB sebagai badan layanan umum (BLU) Kemenkop dan UKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Rene Hosang mengatakan, dengan pengelolaan dana LPDP yang menggandeng Bank Sulutgo sebagai bank penyalur, pembiayaan ini akan menyasar usaha mikro kecil menengah, terutama yang selama ini jauh dari akses perbankan.

Apalagi, katanya, salah satu kesulitan yang dihadapi pelaku UKM di Sulut dalam pengembangan usahanya, yakni akses terhadap permodalan. ”LPDB akan memberikan pembiayaan berbunga rendah bagi koperasi dan UMKM di Sulut sebesar Rp 300 miliar di 2016. UMKM yang berhak menerima bantuan pembiayaan ini harus memenuhi persyaratan, seperti terdaftar sebagai UKM yang mengantongi ijin usaha mikro yang diterbitkan Dinas Koperasi dan UMKM setempat,” ujar Rene seperti dilansir media online, di Manado, Selasa (19/4).

Selain itu, kata Rene, UMKM tersebut sudah beroperasi minimal selama dua tahun. ”Syarat ini harus dipenuhi, sebagai upaya pengembangan UKM yang tepat sasaran. Kita menghindari pemberian bantuan yang salah alamat. Sebab dana ini bersifat pinjaman berbunga rendah dan harus dikembalikan. Skema pembiayaan berkisar dari Rp 1-25 juta, berdasarkan jenis usaha yang sedang dikembangkan pelaku UMKM. Inti dari pembiayaan ini ialah menggerakkan sektor UKM di Sulut, membuatnya eksis dan berkembang. Sehingga upaya meminimalisir pengangguran di Sulut, yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan bisa tercapai,” bebernya.

Direktur Utama Bank Sulutgo Johanes Salibana mengatakan, nantinya, sektor yang disasar adalah formal maupun informal. “Dari dua sektor ini yang akan kami sasar ialah pelaku UMKM yang selama ini tidak dilirik perbankan. Misalnya pedagangan asongan ataupun pedangan kecil di pasar-pasar tradisional. Pembiayaan ini berbunga lebih rendah dari bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR,red), yang sebesar sembilan persen. Penetapan bunganya lebih rendah dari bunga KUR.

Kita diminta untuk menetapkan bunga lebih rendah. Kemungkinan dikisaran 4-5 persen, serta penerima bantuan harus terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM,” ujarnya. Sebelumnya LPDB mengucurkan dana bergulir di Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 400 miliar. Kredit berbunga ringan ini diyakini bakal terserap lantaran suku bunga lebih rendah dibanding Kredit Usaha Rakyat. ”Secara total plafon dana bergulir di tahun ini untuk seluruh Indonesia antara Rp1 -1,5 triliun.

Realisasi dari awal tahun hingga saat ini sudah mencapai Rp 200 miliar. Kami optimististis pada pertengahan tahun ini penyerapan akan semakin besar mengingat dana bergulir itu lebih ringan,” ujar Kemas Danial. LPDB berbeda dengan KUR. KUR adalah dana yang disiapkan oleh bank dan 70 persen dari bunga disubsidi pemerintah. Sedangkan dana bergulir 100 persen dana dari pemerintah melalui APBN. (ers)

Sumber: http://www.indopos.co.id


BANK JATENG BEKERJASAMA DENGAN PUSAT KOPERASI UNIT DESA JAWA TENGAH
TENTANG APEX KOPERASI BANK JATENG

BANK JATENG BEKERJASAMA DENGAN PUSAT KOPERASI UNIT DESA JAWA TENGAH

PERJANJIAN : Penandatanganan Perjanjian Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara sebelah (kanan) Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno dan Sebelah (kiri) Ketua Umum Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah H. Wahyudi Basuki.,SH dan Ketua I Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah H. Amrullah Jazeri, SE  yang disaksikan oleh Direktur Umum Bank Jateng Radjim dan Asisten Deputi Urusan Program Pendanaan Drs. Tamim Saefudin, Selasa (01/12).

Bank Jateng dan Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah sepakat untuk memfasilitasi kerjasama dengan Bank Jateng selaku ketua Apex Koperasi bagi Anggota Puskud Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerjasama layanan perbankan dan fasilitas – fasilitas lainnya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan Anggota PUSKUD dengan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kerjasama antara Bank Jateng dengan Pusat Koperasi Unit Desa Hawa Tengah yang akan diimplementasikan meliputi bidang pendanaan (Poolling of Fund), Pinjaman Jangka Pendek (Liqidity Facility), Pembiayaan Linkage Koperasi (Financial Assistance) dan kerjasama di bidang Tehnis dan Manajemen (Technical Assitance).

Manfaat dari kerjasama diatas adalah salah satunya di bidang tehnis dan manajemen (Technical Assitance) seperti layanan cash management, layanan PPOB, kerjasama pelatihan manajemen koperasi dan pengelolaan Dana Koperasi dari Pemerintah Pusat/Pemda.

Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM

Hal tersebut diwujudkan dengan MOU yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, Ketua Umum Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah, H. Wahyudi Basuki, SH dan Ketua I Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah, H. Amrullah Jazeri,SE di Lantai 6 Kantor Pusat Bank Jateng, JL. Pemuda No. 142 Semarang, pada hari Selasa (01/12).

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, mengatakan bahwa “harapan dari kerjasama ini dapat mengembangkan jangkauan yang lebih baik sebagai fungsi Apex dan Anggota Puskud Jawa Tengah. Saat ini Bank Jateng sudah bekerjasama dengan lembaga institusi Jawa Tengah khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”.

“Dalam  membangun upaya fungsi Apex ini, diharapkan dapat menjangkau layanan – layanan yang selama ini diinginkan masyarakat dengan cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu harapan dari kerjasama ini dapat  mengembangkan jangkauan kerjasama khususnya kerjasama di dalam sektor keuangan, sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap khususnya lembaga perbankan dapat menciptakan keuangan inklusif (Financial Inclusion) yang tujuannya adalah meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan Inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan, kemiskinan serta stabilitas keuangan”, ujar Supriyatno”.

Direktur Utama Bank Jateng menambahkan bahwa, “kerjasama ini agar dapat diwujudkan dan di implementasikan tidak hanyak ritual saja tetapi juga dapat diaplikasikan dalam waktu dekat ini dan dapat memperluas kerjasama yang lebih erat sehingga fungsi kita sebagai lembaga perbankan dapat menjalankan dan mengembangkan visi misi dari lembaga itu sendiri”.

Asisten Deputi Urusan Program Pendanaan Drs. Tamim Saefudin, mengatakan bahwa  “harapan dari kerjasama ini adalah untuk mengembangkan jaringan khususnya dalam Koperasi Apex dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dari fungsi Apex itu sendiri”.

“Sebuah langkah awal membangunan jaringan dan sinergi dengan perbankan. Kebijakan dari fungsi UMKM adalah untuk membuka akses dalam pendanaan untuk usaha mikro kecil, memperluas sumber pembiayaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah”, ujar Tamim”.

“Dari ketiga kebijakan tersebut diatas, maka nantinya akan dapat dikembangkan jaringan layanan KUP  di dalam memberikan pinjaman yang lebih luas dan skupnya dapat menjangkau di berbagai wilayah di Jawa Tengah atau pedesaan. Oleh karena itu KUP dari Puskud Jawa Tengah dapat mengembangkan dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik”, kata Tamim”.

Editor : Vidya Ayunita – Tim Humas (sumber: http://bankjateng.co.id)


 

KREDIT USAHA MIKRO KECIL – PELAKU UKM

Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM, Sasaran kridit usaha mikro kecil usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang dapat memberikan nila tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil

Usaha Yang Dibiayai Pembiayaan Bank Jateng,Perdagangan, industri, pertanian (perkebunan, perikanan, peternakan, pengadaan sarana) dan jasa.

Plafond Pembiayaan Bank Jateng:
Usaha Mikro Maksimal 50 juta per debitur
Usaha Kecil Mak 500 juta per debitur

Suku Bunga

Usaha Mikro = SBI Rata-Rata 3 bulan + margin 10 %
Usaha Kecil = SBI Rata &ndashrata 3 bulan + margin 7%

Penggunaan Pembiayaan Bank Jateng Untuk UKM
Modal Kerja dan atau investasi
Jangka Waktu Pembiayaan Bank Jateng Untuk UKM
Modal Kerja maksimal 3 tahun
Investasi maksimal 5 tahun.

Agunan Pembiayaan Bank Jateng Untuk UKM

Bank Teknis

Ketentuan Lain Pembiayaan Bank Jateng Untuk UKM

Pola executing.
Deb tidak dibebani biaya provisi.
Analisa sesuai ketentuan bank teknis
Usaha Mikro = kekayaan bersih mak 50 jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Usaha Kecil = kekayaan bersih 50 &ndash 500 jt tidak termasuk tanah dam bangunan tempat usaha


 

KREDIT WIRAUSAHA PEMBIAYAAN UKM

Sasaran Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

  1. Perorangan yang memiliki usaha produktif dan penghasilan lain yang tetap atau profesi
  2. Pegawai atau Pensiunan Pegawai yang memiliki penghasilan tetap dan penghasilan lain dari usaha produktif

Obyek Dibiayai Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

Usaha dibidang sektor riil produktif : Peternakan, pertanian, agribisnis, kerajinan, konveksi, pengecer,/grosir, usaha waralaba, dan usaha produktif lainnya.

Plafond Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

Maksimal Rp. 500 juta

Penggunaan Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

Modal kerja dan investasi

Jangka Waktu Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

Modal Kerja maksimal 5 tahun, Investasi maksimal 10 tahun, dan penggunaan untuk Modal Kerja sekaligus Investasi maksimal 10 tahun.

Angsuran Kredit Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

Maksimal 2/3 dari total penghasilan dan tidak melebihi 90% dari penghasilan tetap

Jaminan Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

Usaha debitur

Agunan Tambahan Pembiayaan UKM untuk Wirausaha dari Bank Jateng

  1. Asuransi / penjaminan kredit yang bekerjasama dengan Bank.
  2. Apabila gaji tidak melalui Bank menggunakan Jaminan/agunan tambahan lain sesuai ketentuan BPP dan pengikatan secara notariil

Lain-lain

Setiap permohonan kredit wajib dilakukan verifikasi usaha melalui on the spot
Bank melakukan monitoring usaha debitur seperti penjualan dan laporan laba rugi secara sederhana

Terimakasih Anda telah membaca: Pembiayaan Koperasi Untuk Pelaku UKM

Menyediakan Informasi Peluang Bisnis, Peluang Usaha, Usaha Kecil Menengah, Bisnis Waralaba, Promosi Bisnis UMKM. Potensi Bisnis Usaha kecil menengah (UKM) merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. BisnisUKM.id media Bisnis Online di harapkan menjadi wahana sumber informasi terbaru pelaku bisnis UKM. Informasi Periklanan & Review Hub: info@bisnisukm.id

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply